Wabah Corona

Berikut Undang-Undang Penjerat, Jika Masyarakat Masih Berkerumun Terkait Imbauan Corona

Jika warga yang tak menuruti imbauan polisi atau melawan petugas saat diminta membubarkan diri terkait virus corona dapat dikenakan pasal berlapis.

Penulis: Anasmk
Editor: Ahmad Nur Rosikin
@humasrestabessmg
Beberapa jajaran kepolisian dari Polrestabes Semarang saat melakukan imbauan kepada masyarakat untuk meninggalkan kerumunan terkait wabah corona, Selasa (24/3/2020). 

TRIBUNJATENGWIKI.COM - Pandemik Covid-19 yang telah ada di Indonesia membuat pemerintah melakukan beberapa pencegahan, satu di antaranya melarang adanya sesuatu yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Pihak berwajib yang telah memberikan ultimatum kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan, nyatanya tetap saja tak menghiraukan, hingga pihak berwajib harus membubarkan.

Mengutip dari Kompas.com Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, jika warga yang tak menuruti imbauan polisi atau melawan petugas saat diminta membubarkan diri terkait penyebaran Covid-19, dapat dijerat Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

"Tetapi memang betul, bisa saja kami kenakan aturan perundang-undangan, tetapi itu paling terakhir.

Apa sepertinya? Contohnya Pasal 212, 216, 218 KUHP, itu ada aturannya,"terang Yusri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Berikut Tribunjatengwiki.com berikan undang-undang beserta pasal KUHP yang akan menjerat masyarakat, jika masih saja berkerumun tak menghiraukan pemerintah terkait wabah Covid-19.

Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

  • Pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1 juta.

Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

  • Pasal 212 KUHP, melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, di pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
  • Pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara.
  • Pasal 216 ayat 1 KUHP, tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.
  • Pasal 218 KUHP, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu.

(TRIBUNJATENGWIKI.COM/Muhammad Khoiru Anas)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved